Pekerja menyusuri tunnel tambang bawah tanah DOZ PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. (Foto: Antara)
Pekerja menyusuri tunnel tambang bawah tanah DOZ PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. (Foto: Antara)

[td_smart_list_end]

Ferdy Hasiman, Peneliti pada Yosefardi.com/PT Alpha Rereasrch Database Indonesia

Pada 13 Januari 2016, manajemen Freeport Indonesia (Freeport) telah melakukan penawaran 10,64% saham tahap pertama kepada pemerintah Indonesia.
Harga 10,64% saham Freeport dipatok pada harga US$1,7 miliar, atau senilai Rp23,67 triliun dengan asumsi 100% saham Freeport MaCmoRan (FCX) senilai US$16,2 miliar. Berdasarkan amendemen kontrak dalam renegosiasi kontrak, Freeport wajib mendivestasikan 30% saham ke pihak nasional.

Karena pemerintah telah mengantongi 9,36% saham, Freeport tinggal mendivestasikan 20% saham ke pihak nasional.

Divestasi 20% saham itu pun akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama sebesar 10,64% pada 2016 dan tahap kedua sebesar 10% pada 2019. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah mengapa Freeport hanya mendivestasikan 30% saham ke pihak nasional?

Padahal, PP No.24/2012 mengamanatkan semua perusahaan asing yang sudah berproduksi selama sepuluh tahun wajib mendivestasikan saham sebesar 51% ke pihak nasional; pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pihak swasta nasional.

Hal itu tak lepas dari tarik-ulur kepentingan antara korporasi dan pemerintah pada saat renegosiasi kontrak berlangsung.

Banyak perusahaan-perusahaan tambang asing yang keberatan dengan aturan itu.

Mereka enggan membangun pelebur logam (smelter) dan tak mau membangun tambang underground yang membutuhkan dana besar untuk investasi.

Sebagai jalan tengah, pemerintahan SBY-Boediono mengeluarkan PP No.77/2014 sebagai revisi atas PP No.24/2012.

PP 77/2014 mengamanatkan perusahaan tambang asing yang membangun sektor hulu-hilir (pelebur logam), seperti PT Weda Bay Nikel (Eremet), hanya mendivestasikan 41% saham ke pihak nasional.

Sementara itu, perusahaan yang membangun pelebur logam dan investasi tambang underground hanya mendivestasikan saham sebesar 30% saham ke pihak nasional.

Itulah penyebab Freeport hanya mendivestasikan saham sebesar 30% saham ke pihak nasional.

Tambang underground Freeport termasuk; Grasberg Blok Cave, Deep Mill Level Zone (DMLZ), Deep Mill Level Zone (DMLZ), Deep Ore Zone (DOZ), Blok Cave Grasberg, dan DMLZ akan menghasilkan 24.000 metrik ton per hari untuk mengantisipasi masa transisi tambang open pit pada 2016.

Investasi yang dikeluarkan Freeport untuk membangun tambang underground pun besar.

Freeport telah membangun infrastruktur untuk memperlancar operasi tambang bawah tanah demi mengakses Blok Cave Grasberg dan DMLZ dengan total investasi mencapai US$635 juta dan investasi 2016 diperkirakan mencapai US$7 miliar.

Lantas bagaimana mekanisme penawaran divestasi?

Mekanisme penawaran

Menurut PP 77/2014, penawaran divestasi dilakukan secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat-daerah harus menyatakan minat paling lambat 60 hari setelah tanggal penawaran berdasarkan kesepakatan harga.

Apabila dalam jangka waktu 60 hari tidak menyatakan minat, saham akan ditawarkan kepada BUMN/BUMD.

Langkah pemerintah pusat mengambil 10,64% saham Freeport tak mungkin. Alokasi APBN 2016 untuk membeli saham Freeport tak ada.

Begitupun jika diserahkan ke pemda.

Pemda Papua (pemerintah provinsi Papua dan kabupaten Mimika) tak memiliki banyak uang untuk membeli saham Freeport yang mahal itu.

Jika saja Pemda ngotot, paling banter Pemda akan bekerja sama dengan pengusaha lokal dan orang-orang kuat di negeri ini.

Mekanisme seperti itulah yang dilakukan Pemda Sumbawa Barat pada divestasi 24% tahap pertama saham Newmont.

Padahal, Newmont waktu itu telah memberikan harga spesial ke pemerintah, tetapi yang mendapat keuntungan ialah Bakrie Group yang mendapat pinjaman dana Credit Suisse.

Jika divestasi saham Freeport diserahkan ke Pemda, bukan tak mungkin itu akan jatuh ke tangan pebisnis lokal dan rakyat tak mendapat manfaat dari divestasi.

Nasionalisasi KPC dan Arutmin ke tangan Bakrie Group juga menjadi acuan lain dari buruknya nasionalisasi pertambangan.

KPC awalnya dikontrol perusahaan Australia BHP Balliton, sementara Arutmin awalnya dikontrol Rio Tinto dan BHP Balliton.

Namun, nasionalisasi dua perusahaan itu tak memberikan kontribusi bagi penerimaan negara; pajak dan pembayaran royalti mengecil.

Bukan hanya itu, di tangan pengusaha lokal, lingkungan hidup tak diperhatikan dan para pekerja tambang dibayar upah tak wajar.

Pengusaha lokal memiliki target mendapat saham Freeport dengan cara meminjam dana dari bank-bank asing.

Mereka akan menyusup melalui pemda. Mereka mampu menguasai kekuasaan dengan uang karena politisi memerlukan uang untuk biaya kampanye.

Dalam aras perebutan inilah posisi Presiden Jokowi harus memiliki kehendak baik agar negara mendapat keuntungan dari divestasi.

Kebijakan besar seperti divestasi pertambangan kerap disekap kepentingan pengusaha dan elite politik.

Kesejahteraan rakyat terbengkalai, aset pertambangan tetap dimonopoli segelintir elite, dan pembagian keuntungan tak adil.

Gagasan divestasi kemudian hanya kamuflase kaum elite untuk mengelabui publik.

Diserahkan ke BUMN

Divestasi saham Freeport tidak boleh diserahkan kepada daerah atau swasta, tetapi diserahkan kepada pemerintah pusat melalui perusahaan BUMN, seperti PT Aneka Tambang Tbk dan didanai bank-bank BUMN.

Keuntungan besar yang diperoleh Freeport tentu tak diragukan untuk pengembalian dana pinjaman dalam jangka waktu singkat.

Karena itu, Menteri BUMN harus menangkap peluang tersebut.

Sudah saatnya BUMN bersinergi agar tumbuh menjadi besar dan menjadi andalan ke depan.

Setelah itu, tambang Freeport harus dikelola secara transparan untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, perlu menjadi catatan penting bahwa pertambangan milik PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh imperialisme baru di Papua.

Tata kelola Freeport Indonesia mengolah tambang underground juga sulit kita peroleh informasinya secara benar.

Paling banter informasinya yang kita dapatkan hanya berisi pernyataan para elite di Jakarta.

Elite-elite ini mengatakan Freeport sangat mumpuni dan memiliki skill tinggi mengolah tambang underground.

Ironisnya, sudah banyak pekerja yang mati di tambang underground Freeport ini.

Pada 12 September 2014 di area West Muck Bay di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, seorang pekerja, Boby Hermawan, mati tertimpa reruntuhan batu.

Pada 14 Mei 2013, sebanyak 38 pekerja tambang tertimpa atap area pelatihan tambang bawah tanah Big Gossan.

Hanya 10 pekerja selamat, sementara 28 pekerja tambang lainnya tewas.

Pada 31 Mei 2013, seorang seorang sopir truk meninggal ketika sedang melakukan tugas pemeliharaan di area Deep Ore Zone (DOZ).

Pada 1 Desember 2013, longsor di area Loading Point 1E West Tambang Bawah Tanah DOZ menyebabkan 1 korban tewas.

Kematian pekerja di tambang underground Freeport merupakan kematian sia-sia.

Pemerintah tak mengganggap serius kematian warga pekerja tambang, seolah itu bukan pelanggaran HAM berat yang dilakukan korporasi.

Catatan buruk pengelolahan tambang underground harus menjadi peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam melakukan renegosiasi kontrak dengan Freeport.

Artikel ini telah dimuat di Media medcom.id Edisi 26 Januari 2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here