Jakarta, CNBC Indonesia – Debat calon presiden (capres) 2019 Putaran II pada Minggu malam (17/2/2019) menyisakan kisah-kisah yang menarik untuk diulas, salah satunya bagaimana cerita penguasa merangkap pengusaha yang pada akhirnya memonopoli sebagian besar lahan dan kekayaan alam di negeri ini.

Pada debat capres tadi malam, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) ‘menyerang’ capres nomor urut 02 Prabowo Subianto karena memiliki lahan yang sangat luas di Provinsi Kalimantan Timur hingga 220.000 hektare dan di Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh seluas 120.000 hektare.

Prabowo pun mengakui soal kepemilikan lahan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa status kepemilikan itu adalah hak guna usaha atau HGU sehingga mempersilakan jika negara ingin mengambilalihnya daripada dikuasai asing.

Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Data Base, menegaskan penting bagi publik untuk mengetahui fakta bahwa ada lahan-lahan yang masih dikuasai oleh pengusaha di negeri ini.

“Apa pentingnya Jokowi ungkap fakta bahwa lahan yang dikontrol Prabowo? Ini adalah potongan cerita kecil untuk menunjukan bahwa sangat penting bagi Jokowi membuka data ini. Mengapa penting? Penting karena sejak jaman Orde Baru hingga reformasi banyak sekali penguasa merangkap sebagai pengusaha. Mereka-mereka ini memonopoli sebagaian besar lahan dan kekayaan alam di negeri ini,” kata Ferdi kepada CNBC Indonesia, Senin (18/2/2019).

Penulis buku Freeport Bisnis Orang Kuat dan Kedaulatan Negara ini mengungkapkan bahwa di Kaltim, Prabowo diketahui dari beberapa literatur, memang memiliki banyak perusahan batu bara di bawah induk usaha Nusantara Energi dan PT Kiani Kertas Nusantara.

Kiani Kertas, kata dia, adalah kisah menarik bagaimana dua jenderal besar mulai berpisah dan dari sana juga mungkin berujung pada perbedaan pilihan politik. Dua jenderal yang dimaksud Ferdi ialah Prabowo Subianto (Letnan Jenderal purnawirawan) dan Luhut B. Panjaitan (jenderal purnawirawan), yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Joko Widodo dan menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Ferdi menceritakan, di daerah Berau, mantan Presiden Soeharto mewariskan aset Kiani Kertas Nusantara milik Bob Hasan (pengusaha kaya zaman Orde Baru) kepada mantan menantunya Prabowo Subianto yang kini menjabat Ketua Umum Partai Gerindra dan Luhut.

Hanya saja, di tengah jalan, Prabowo sukses merebut perusahaan kertas itu dan Luhut harus hengkang ke Kutai Timur untuk mengendalikan perusahaan batu bara PT Toba Sejahtra. Kini Toba Bara Sejahtra tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TOBA.

Belakangan Kiani Kertas bertumpuk utang dan operasi perusahaan itu pun hampir terhenti karena ketiadaan modal-finansial dan harus mem-PHK-kan ribuan karyawan.

“Mayoritas karyawan yang di-PHK tak dibayar pesangon,” kata Ferdi.

Ferdi menegaskan informasi terkait monopoli sebagian besar lahan dan kekayaan alam di negeri ini oleh para pengusaha perlu untuk diketahui publik. Dia mengatakan ada beberapa lahan konsensi batu bara besar yang diberikan penguasa zaman Orde Baru kepada perusahaan-perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalimantan Timur.

Ada PT Berau Coal luas lahan 121.589.00 di Berau, Kalimantan Timur. Lalu ada PT Kaltim Prima Coal (Bakrie Group) di Kutai Timur seluas 90.960.00 dan PT Kideco Jaya Agung di Paser, Kalimantan Timur seluas 50.000 hektare.

“Itu yang besar-besar. Masih di daerah Kalimantan Timur. Yang kecil-kecil dan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga masih banyak dan memiliki lahan besar.”

Selain itu, lanjutnya, dengan melihat data laporan yang diberikan kepada Kementerian ESDM di IUP Clear and Clean, terlihat jelas bahwa penguasa memang doyan memberikan izin konsesi tambang dibandingkan mengembangkan lahan pertanian, kopi, jagung, kedelai, dan lainnya.

Di Kalimantan Timur misalnya, untuk IUP di Kabupaten Kutai Timur saja sudah memakan lahan seluas 266.185,02 hektare, di Kutai Kartanegara 109.234,76 hektare.

Di Morowali, Sulawesi-Tengah, ada 350.000 luas lahan yang dijadikan untuk pertambangan nikel. Jika ditambah data perusahaan tambang dengan lahan ilegal yang ditambang luasnya hampir mencapai 600.000 hektare.

Sebagian besar IUP di sana dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kakap seperti Artha Graha, Salim Group, Harita Group. Data tersebut berdasarkan informasi Clear & Clean, Morowali, 2013. Luas daratan Kabupaten Morowali diperkirakan seluas 15.490,12 km2 atau 22,77% dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah.

“Itulah mengapa dalam debat semalam, isu lingkungan hidup, isu deforestasi oleh perusahaan-perusahaan tambang tak dieksplorasi dengan baik oleh dua pasangan. Prabowo dan Sandiaga Uno jelas terkait langsung dengan tambang, sementara Jokowi memang tak terlibat, tetapi orang-orang di dalamnya banyak berbisnis tambang,” tegas Ferdi.

“Lantas apakah kita masih bisa bicara swasembada pangan, beras, gula, jagung, kedelai di tengah masifnya konversi lahan menjadi konsensi tambang dan sawit?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here