Pendemo dari koalisi Pekerja Korban keadilan Freeport Indonesia (CNBC Indonesia)
Pendemo dari koalisi Pekerja Korban keadilan Freeport Indonesia (CNBC Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia berhasil membeli 51% saham Freeport Indonesia dan dari jumlah itu 10% saham bisa dinikmati oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika.

Sebab itu pada debat Pilpres Putaran 2 malam ini, Minggu 17 Februari 2019, akan yang salah satunya mengambil tema energi, diharapkan bisa menitikberatkan soal pengelolaan Freeport khususnya bagaimana kepemilikan 10% saham tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat Papua secara umum.

Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database Indonesia, menegaskan bahwa sebetulnya kepemilikan 10% saham Freeport oleh pemda Papua belum menjadi jaminan masyarakat sekitar bisa menikmati keuntungan Freeport. Hal itu karena dilihat dari struktur saham, porsi saham pemda di Freeport sangatlah kecil.

“Jadi dari 51% divestasi itu, 41% milik pemerintah lewat Inalum dan 10% milik Pemprov Papua. Dari jumlah 10% itu, 60%-nya milik pemerintah pusat lewat Inalum [PT Indonesia Asahan Alumina] karena pembelian lewat pinjaman Inalum, jadi tetap saja pemda hanya punya 40% dari total 10% itu,” kata Ferdi kepada CNBC Indonesia, Minggu (17/2/2019).

Selain itu, katanya, pemegang saham dari pemprov juga tidak memiliki keterwakilan lewat komisaris di Freeport.

“Bagaimana skema ini? Berapa yang didapat orang Papua. Orang papua tidak representatif di Freeport. Kenapa tidak ada komisaris orang Papua? Komisaris itu penting untuk menyuarakan kepentingan Papua, ini yang kurang diperhatikan,” tegas Ferdi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia resmi mengontrol mayoritas atau 51,23% saham Freeport setelah tuntasnya pembayaran divestasi senilai US$ 3,85 miliar oleh holding BUMN tambang, Inalum. Dari total saham sebesar 51,23%, Inalum memegang 41,23% dan 10% sisanya dimiliki Pemerintah Daerah Papua.

Dari jumlah itu, saham milik Pemprov Papua dikelola perusahaan khusus IPPM yang 60% sahamnya dimiliki Inalum dan 40% oleh BUMD Papua.

Saham BUMD Papua dimiliki oleh Pemprov Papua sebesar 30% dan Pemkab Mimika 70%, sehingga kepemilikan saham Freeport oleh Pemprov Papua adalah 3%dan Pemkab Mimika sebesar 7%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here